Persyaratan Pengurusan Dokumen

Persyaratan

1. Fotokopi Surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/ bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/ lurah.
2. Fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah;
3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan di daftarkan sebagai anggota keluarga;
4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/ keberadaan orang tuanya;
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F2.03 dan (dua) orang saksi, jika tidakmemenuhi persyaratan
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon membawa berkas permohonan untuk memperoleh Akta Kelahiran;
2. Formulir/blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir/blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Akta Kelahiran yang sudah diverifikasi benar kemudian divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya diajukan ke BSSN untuk mendapatkan sertifikat elektronik.

Jangka Waktu Pelayanan ; Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta kelahiran
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Surat Kematian dari Dokter atau Kepala Desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, atau surat Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing
3. Fotokopi KK / KTP yang meninggal dunia
4. Fotokopi Pelapor dan 2 Fotokopi KTP saksi
5. STMD / Imigrasi bagi WNA
6. Pencatatan Kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependukan dilakukan melalui penetapan pengadilan
7. Menunjukkan dokumen aslinya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir F2.01 permohonan Akta Kematian di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir F2.01 permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu ditempat duduk yang telah disediakan untuk dipanggil menandatangani buku register.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta kematian
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. KTP-el Asli
4. KK Asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir / blanko permohonan Akta Perkawinan di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir / blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pedaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pelaksanaan sidang pencatatan serta penandatanganan register Akta Perkawinan.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta perkawinan
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Persyaratan Umum
   1. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
   2. Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
   3. Kartu Keluarga ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Persyaratan Administrasi Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI
   1. Surat pengantar ( asli ) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain
   2. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
   3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir
   4. Mengisi Formulir F1.01
3. Persyaratan Administrasi Pencatatan Biodata Orang Asing
   1. Fotokopi Dokumen Perjalanan
   2. Fotokopi Kartu Izin tinggal terbatas atau Izin tinggal tetap
   3. Mengis Formulir F1.01
4. Persyaratan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru
   1. Fotokopi buku nikah / Kutipan akta perkawinan atau Kutipan akta Perceraian
   2. SPTJM Perkawinan / perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian
   3. Mengisi Formulir F1.02
5. Persyaratan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga
   1. Fotokopi Akta Kematian
   2. Fotokopi KK lama
   3. Mengisi Formulir F1.02
6. Persyaratan Administrasi Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 ( satu ) Alamat
   1. Fotokopi KK lama
   2. Berumur sekurang – kurangnya 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el, Fotokopi buku nikah atau akta perceraian ( jika disebabkan pernikahan atau perceraian )
   3. Mengisi Formulir F1.02
7. Persyaratan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data
   1. KK lama
   2. Fotokopi Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa Kependudukan
   3. Mengisi Formulir F1.02
8. Persyartan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang / Rusak
   1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak
   2. Fotokopi KTP-el
   3. Fotokopi Kartu Izin tinggal tetap ( untuk Orang Asing)
   4. Mengisi Formulir F1.02

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon datang dan membawa berkas permohonan, selanjutnya menambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil petugas selanjutnya diverifikasi berkas permohonannya lalu dientry datanya ke dalam SIAK.
3. Kartu Keluarga yang sudah diverifikasi benar kemudian divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya diajukan ke BSSN untuk mendapatkan sertifikat elektronik.
4. Setelah mendapatkan sertifikat elektronik, Kartu Keluarga dicetak dan diserahkan kepada pemohon.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/1328/Dukcapil, tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Tempat duduk
3. Toilet umum
4. Komputer dan printer
5. AC Ruang Tunggu
6. Mushola
7. Tempat Parkir
8. Monitor SKM
9. Charger Handphone
10. Ruang Merokok
11. Area bermain Anak
12. Koran dan Majalah

Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang menguasai peraturan perundang-undangan
2. SDM yang menguasai komputer / IT
3. SDM yang memiliki pendidikan minimal SLTA
4. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan administrasi kependudukan

Pengawasan Internal

1. Atasan Langsung
2. Kepala SKPD

Jumlah Pelaksana : 12 Orang

Jaminan Pelayanan

1. Pegawai Yang Berkompeten
2. Dijamin Tidak Ada Punguntan / Gratis

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Dokumen asli
2. Tanda tangan elektronik
3. Dokumen fisik
4. Entry Data
5. Verifikasi
6. Notifikasi pencetakan
7. Masuk database kependudukan
8. Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

Evaluasi Kinerja Pelaksana : Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Persyaratan

1. Persyaratan Umum :
   1. Setiap penduduk Kabupaten Tulungagung mulai usia 1 hari sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari.
   2. Sudah masuk dalam Kartu Keluarga (sudah punya NIK).
   3. Sudah memiliki Akta Kelahiran
   4. Usia 1 hari sampai 5 tahun tidak ada foto dalam KIA.
   5. Usia 5 tahun ke atas sampai 17 tahun kurang 1 hari foto tercantum dalam KIA
2. Persyaratan Administrasi
   1. Form F1.02
   2. Foto copy akta kelahiran
   3. Foto copy Kartu Keluarga
   4. Foto copy KTP orang tua
   5. Pas foto berwarna 3x3 cm background bebas (usia 5 tahun ke atas).
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :
   1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian.
   2. Pemohon dipanggil sesuai nomor antrian, berkas diverifikasi oleh petugas dan dientry datanya.
   3. Setelah dientry, selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas untuk pengajuan TTE.
   4. Pencetakan KIA sesuai permohonan
   5. Penyerahan KIA yang sudah dicetak kepada pemohon.
4. Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Database kependudukan

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir F2.01 permohonan Akta Kematian di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir F2.01 permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu ditempat duduk yang telah disediakan untuk dipanggil menandatangani buku register.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta kematian
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Persyaratan Umum :
   1. Setiap penduduk Kabupaten Tulungagung mulai usia 1 hari sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari.
   2. Sudah masuk dalam Kartu Keluarga (sudah punya NIK).
   3. Sudah memiliki Akta Kelahiran
   4. Usia 1 hari sampai 5 tahun tidak ada foto dalam KIA.
   5. Usia 5 tahun ke atas sampai 17 tahun kurang 1 hari foto tercantum dalam KIA
2. Persyaratan Administrasi
   1. Form F1.02
   2. Foto copy akta kelahiran
   3. Foto copy Kartu Keluarga
   4. Foto copy KTP orang tua
   5. Pas foto berwarna 3x3 cm background bebas (usia 5 tahun ke atas).
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :
   1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian.
   2. Pemohon dipanggil sesuai nomor antrian, berkas diverifikasi oleh petugas dan dientry datanya.
   3. Setelah dientry, selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas untuk pengajuan TTE.
   4. Pencetakan KIA sesuai permohonan
   5. Penyerahan KIA yang sudah dicetak kepada pemohon.
4. Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Database kependudukan

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir F2.01 permohonan Akta Kematian di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir F2.01 permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu ditempat duduk yang telah disediakan untuk dipanggil menandatangani buku register.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta kematian
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Blanko permohonan F2.01;
2. Akta Kelahiran yang salah / hilang / rusak;
3. Foto copy Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah orang tua;
4. Foto copy Kartu Keluarga;
5. Surat kehilangan dari Polri;
6. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formolir/blanko permohonan Akta Kelahiran Kutipan ke 2 di loket pendaftaran, kemudian diisi/ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada;
2. Formulir/blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir/blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan ke-2 akta kelahiran
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Persyaratan Pengakuan Anak
   1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
   2. Kutipan akta kelahiran
   3. Fotokopi KK
2. Persyaratan Pengesahan Anak
   1. Kutipan Akta Kelahiran
   2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
   3. Fotokopi KK orang tua.
3. Persyaratan Pengesahan anak (yang dilahirkan sebelum orang tua melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)
   1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
   2. Kutipan akta kelahiran
   3. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir / blanko permohonan Akta Pengakuan Anak di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir / blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu untuk dipanggil membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran disertai jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta perkawinan
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak
3. Fotokopi KK orang tua angkat
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir/blanko permohonan Akta Pengakuan Anak di loket pendaftaran, kemudian diisi/ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir/blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir/blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu untuk dipanggil menandatangani buku register.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan akta perkawinan
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Persyaratan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
   1. Fotokopi salinan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
   2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
   3. Fotokopi KK
2. Persyaratan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus
   1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
   2. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
   3. Fotokopi KK
   4. Surat Persyaratan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir F2.01 permohonan Pembatalan Akta Kelahiran di loket pendaftaran, kemudian diisi/ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada;
2. Formulir/blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir/blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan kutipan Akta Pencapil
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengambil formulir / blanko permohonan Perubahan Nama di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir / blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu untuk dipanggil membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran disertai jadwal pengambilan.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Register dan Kutipan Akta Pencapil
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Persyaratan

1. Persyaratan Umum
   1. Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah / pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
   2. Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
   3. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing pemegang Ijin Tinggal Tetap (ITAP).
   4. Kartu Tanda Penduduk berlaku seumur hidup.
2. Persyaratan Administrasi Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI
   1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah melaksanakan pernikahan
   2. Fotokopi Kartu Keluarga
   3. Mengisi Formulir F-1.02
3. Persyaratan Administrasi Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI
   1. SKP (jika terjadi pindah datang)
   2. KTP-el lama dan Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ( jika terjadi perubahan data )
   3. KTP-el rusak ( jika KTP-el rusak )
   4. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika KTP-el hilang)
   5. Mengisi Formulir F-1.02
4. Persyaratan Administrasi Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk WNA
   1. SKP ( jika terjadi pindah datang )
   2. KTP-el lama dan Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ( jika terjadi perubahan data )
   3. KTP-el lama ( jika perpanjangan KTP-el )
   4. KTP-el rusak ( jika KTP-el rusak )
   5. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika KTP-el hilang)
   6. Mengisi Formulir F-1.02

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon melakukan perekaman di Kecamatan masing-masing dengan membawa persyaratan yaitu fotokopi Kartu Keluarga.
2. Fotokopi KK yang sudah diberi tanda telah melakukan perekaman oleh Kecamatan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. KTP dicetak sesuai dengan data identitas pemohon dengan benar.
4. KTP yang sudah dicetak selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 3 hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan :

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Database kependudukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Teknis / Eselon IV / Fungsional
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui SMS / WhatsApp di Nomor 0813-9343-5718
4. Melalui kotak saran
5. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
7. Permendagri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
8. Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional.
9. Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/1328/Dukcapil, tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sarana dan Prasarana / Fasilitas :

1. Ruang tunggu
2. Tempat duduk
3. Toilet umum
4. Komputer dan printer
5. AC Ruang Tunggu
6. Mushola
7. Tempat Parkir
8. Monitor SKM
9. Charger Handphone
10. Ruang Merokok
11. Area bermain Anak
12. Koran dan Majalah

Kompetensi Pelaksana :

1. SDM yang menguasai peraturan perundang-undangan
2. SDM yang menguasai komputer / IT
3. SDM yang memiliki pendidikan minimal SLTA
4. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan administrasi kependudukan

Pengawasan Internal :

1. Atasan Langsung
2. Kepala SKPD

Jumlah Pelaksana : 10 Orang

Jaminan Pelayanan :

1. Pegawai yang berkompeten
2. Dijamin Tidak ada pungutan / Gratis

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan :

1. Dokumen asli
2. Tanda tangan elektronik
3. Dokumen fisik
4. Entry Data
5. Verifikasi
6. Notifikasi pencetakan
7. Masuk database kependudukan
8. Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

Evaluasi Kinerja Pelaksana : Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.