DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jalan R.A. Kartini No. 23 Tulungagung


KTP-el berlaku seumur hidup, termasuk KTP-el yang sudah diterbitkan dan ada masa berlakunya, berdasarkan Pasal 64 ayat (7) dan Pasal 101 huruf c Undang Undang no 24 tahun 2013. Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Senin - Kamis : 08.00 - 14.30, Jumat : 08.00 - 14.00.

Rakornas Rakornas

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., beserta jajaran struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 secara Video Conference (Vidcon) melalui Zoom Meeting, yang diselenggarakan mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Oktober 2020.

Rakornas dibuka oleh Bapak, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D,. Dalam kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, mengingatkan agar sistem administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus selalu di perbaharui dan diperbaiki. Menurutnya, dalam sebuah sistem dimungkinkan ada celah yang membuatnya menjadi kurang sempurna.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menargetkan integrasi seluruh pelayanan publik melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 5 tahun kedepan. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. mengatakan, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019, yakni mewujudkan sistem integrasi data kependudukan.

Rakornas Dukcapil 2020 yang digelar secara virtual selama dua hari telah menghasilkan rumusan. Ada 4 (empat) poin besar yang dirumuskan yaitu:

  • Dukungan kependudukan dan pencatatan sipil terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020
  • Pokok-pokok implementasi integrasi data hasil Sensus Penduduk Tahun 2020
  • Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk di Seluruh Indonesia
  • Memastikan pencapaian target kinerja Dukcapil

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal terkait pencapaian kerja jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia. Di dalam RPJM Nasional, kemudian Stranas dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri, target kinerja yang harus dipenuhi oleh Ditjen Dukcapil adalah perekaman KTP-el 98 persen di tingkat nasional sudah tercapai, tetapi di 18 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota capaiannya masih di bawah itu. Begitu juga Kartu Identitas Anak targetnya 20 persen sudah terlampaui dengan capaian nasional 24,11 persen. Akta kelahiran 92 persen sudah terlampaui dengan capaian nasional 93,09 persen. Sementara untuk tanda tangan elektronik (TTE) sudah 506 dari 514 kabupaten/kota melaksanakan secara bertahap tanda tangan terenkripsi berwujud Quick Response (QR) code untuk semua dokumen kependudukan. Jumlah yang sama berlaku untuk pencetakan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas putih biasa, HVS 80 gram. Sedangkan untuk pemanfaatan data kependudukan, sebanyak 2.120 lembaga pemerintah dan swasta dan 698 organisasi pemerintahan daerah sudah memanfaatkan data kependudukan Dukcapil Kemendagri. Selain data NIK, terdapat 30 elemen data lainnya dari setiap penduduk yang berjumlah 268 juta jiwa. Semuanya telah tercatat dengan rapi di big data base kependudukan Dukcapil. Dirjen Zudan sangat menekankan para Kepala Dinas Dukcapil mendorong para kepala OPD, misalnya Bappeda agar mau menggunakan data kependudukan untuk perencanan pembangunan dan alokasi APBD.

"Amanatnya jelas sekali Pasal 58 ayat (4) UU Adminduk: Data Kependudukan Dukcapil Kemendagri yang sudah dikonsolidasi digunakan untuk semua keperluan, yaitu untuk pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal," kata Dirjen mengingatkan. Dirjen Dukcapil menjelaskan bahwa dasar regulasi soal pemanfaatan data kependudukan sudah lengkap dan sangat kuat. Para kepala Dinas Dukcapil dimintanya mencermati aturan yang ada. "Baca Perpres No 62 Tahun 2019 yang mengamanatkan semua pelayan publik harus berbasis NIK. Silakan ini dijabarkan oleh Kadis Dukcapil Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dorong semua layanan publik di daerah menggunakan NIK dengan menggunakan hak akses data Dukcapil," kata Prof. Zudan. Amanat yang sama juga diberikan Zudan kepada Kadis Dukcapil di 514 Kabupaten/Kota. "Ajak semua kepala OPD kerjasama gunakan data kependudukan Dukcapil. Setelah itu berikan hak akses verifikasi database Dukcapil. Buat daerah yang OPD-nya belum menggunakan hak akses dan menandatangani Perjanjian KerjaSama (PKS),” katanya.